Karena bersifat ad hoc, pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan pimpinan MPR berdasarkan pada putusan rapat gabungan.Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengkajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa Badan Kehormatan MPR bersifat ad hocdan pembentukannya apabila ada pengaduan mengenai pelanggaran kode etik oleh anggota MPR dalam melaksanakan tugas MPR. Peraturan MPR RI tentang Tata Tertib MPR terbaru, kata dia, telah disetujui dalam Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan 2019—2024 pada hari Rabu (25/9). Salah satu perubahan rumusan pasal dan ayat baru dalam peraturan itu adalah penambahan alat kelengkapan, yaitu Badan Kehormatan MPR RI. "Karena bersifat ad hoc, pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan pimpinan MPR berdasarkan pada putusan rapat gabungan," kata Djarot dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis. Selain Badan Kehormatan MPR, dia mengungkapkan bahwa rumusan pasal dan ayat baru, antara lain, soal pembentukan panitia ad hoc. Dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dibedakan pembentukan panitia ad hocuntuk membahas pengubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan panitia ad hocselain pengubahan UUD NRI Tahun 1945. Panitia ad hocuntuk bahas pengubahan UUD NRI Tahun 1945 dibentuk dalam Sidang Paripurna MPR dan ditetapkan dengan keputusan MPR. Sementara itu, panitia ad hocuntuk bahas selain pengubahan UUD NRI Tahun 1945 dibentuk dalam rapat gabungan dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan MPR.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
(责任编辑:demo slot)
Harapan rakyat Indonesia untuk wakil di Parlemen
Gubernur Papua lepas 193 atlet Peparnas 2024 ke Jawa Tengah
Menteri AHY serahkan 52 sertipikat tanah elektronik ke warga Pasuruan
Pemkab Bekasi serahkan bonus atlet peraih medali PON
Bawaslu minta KPU tetap lantik Gufron Siradj dan Irsyad Yusuf
PON XXI antara prestasi dan silaturrahmi anak bangsa
NTB siapkan bonus Rp350 juta untuk peraih medali emas PON Aceh
TD: Esport berjalan sukses dan minim kendala selama PON
Muzani: Matahari Pagi bertugas bantu pemerintahan Prabowo
Rupiah tergelincir seiring pasar tunggu rilis data perekonomian AS
TNI di perbatasan Natuna pamerkan alutsista guna meriahkan HUT ke
Layanan penukaran tiket ajang MotoGP Indonesia mulai dibuka