当前位置:
starter prize hk toto911: Komisi I DPR setujui lima RUU kerja sama bidang pertahanan
时间:2024-10-28 17:29:33 出处:situs toto阅读(143)
Komisi I DPR setujui lima RUU kerja sama bidang pertahanan
- Rabu,starter prize hk toto911 25 September 2024 16:47 WIB
"Dengan telah disetujuinya laporan Panja pada rapat kerja hari ini maka selesailah tugas Panja dalam membahas materi kelima RUU tersebut di atas,"Jakarta (ANTARA) - Komisi I DPR RI menyetujui lima Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait kerja sama bidang pertahanan untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI guna disetujui menjadi undang-undang.
Persetujuan itu diambil dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas, dan Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Mansury.
"Apakah laporan Panja (panitia kerja) yang baru saja disampaikan terkait kerja sama pertahanan dengan lima negara dapat kita setujui? Setuju, ya?" kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Pertanyaan tersebut lekas dijawab setuju oleh seluruh peserta rapat yang hadir.
Kesembilan fraksi di Komisi I DPR RI pun telah menyampaikan pandangannya masing-masing terhadap lima RUU tersebut dan menyatakan persetujuannya.
"Dengan telah disetujuinya laporan Panja pada rapat kerja hari ini maka selesailah tugas Panja dalam membahas materi kelima RUU tersebut di atas," ujarnya.
Pemerintah juga menyetujui lima RUU terkait kerja sama bidang pertahanan itu untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI guna disetujui menjadi undang-undang.
"Pemerintah juga telah menyetujui terhadap RUU kerja sama lima negara kerja sama di bidang pertahanan untuk dibawa pada Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang," katanya.
Di awal, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya yang juga ketua panja lima RUU tersebut menyampaikan hasil pembahasan yang sudah dilalui.
"Panja pembahasan RUU ratifikasi kerja sama bidang pertahanan dengan India, Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kamboja, dan Brasil dibentuk berdasarkan keputusan rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 19 Juni 2024," tuturnya.
Kemudian, tambah dia, Panja telah melaksanakan rapat pada tanggal 24 Juni 2024 dalam rangka pembahasan materi daftar inventarisasi masalah (DIM) kelima RUU ratifikasi kerja sama bidang pertahanan tersebut.
Kelima RUU ratifikasi kerja sama bidang pertahanan yaitu, RUU tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik India mengenai kerja sama dalam bidang pertahanan.
Kemudian, RUU tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Perancis tentang kerja sama di bidang pertahanan.
Lalu, RUU tentang pengesahan memorandum saling pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai kerja sama di bidang pertahanan.
Berikutnya, RUU tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Kamboja tentang kerja sama di bidang pertahanan.
Selanjutnya, RUU tentang pengesahan persediaan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Federatif Brasil tentang kerja sama terkait pertahanan.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
分享到:
上一篇:KemenPANRB setujui usulan pembentukan BNNK Kotawaringin Timur
下一篇:Andra Soni pastikan Cilangkahan jadi DOB saat kampanye di Lebak
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!
猜你喜欢
- Puan bakal gantikan Gibran jadi Wapres Prabowo, benarkah?
- Gianni Infantino sambut hangat Erick Thohir di kantor baru FIFA
- Erick Thohir silaturahmi dengan Presiden FIFA jelang Olimpiade Paris
- Indra manfaatkan waktu jeda satu hari untuk pemulihan fisik dan mental
- PDIP sebut Puan akan berpeluang besar kembali jabat Ketua DPR
- Australia amankan tiket semifinal setelah kalahkan Vietnam 6
- Indra Sjafri sangat bersyukur selesaikan tiga laga dengan kemenangan
- Dewa United tambah kekuatan dengan datangkan Alexis Messidoro
- Istana: permohonan maaf Presiden bukti keseriusan merefleksi kebijakan