home togel: Ketua Badan Pengkajian MPR: Badan Kehormatan MPR bersifat ad hoc
发布时间：2024-10-28 17:19:44 来源：clear-evaluation.org - Berita Terbaru: Politik, Ekonomi, dan Hiburan Hari Ini 作者：togel singapore
- Kamis,home togel 26 September 2024 11:04 WIB
Ketua Badan Pengkajian MPR: Badan Kehormatan MPR bersifat ad hoc
Karena bersifat ad hoc, pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan pimpinan MPR berdasarkan pada putusan rapat gabungan.Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengkajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa Badan Kehormatan MPR bersifat ad hocdan pembentukannya apabila ada pengaduan mengenai pelanggaran kode etik oleh anggota MPR dalam melaksanakan tugas MPR. Peraturan MPR RI tentang Tata Tertib MPR terbaru, kata dia, telah disetujui dalam Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan 2019—2024 pada hari Rabu (25/9). Salah satu perubahan rumusan pasal dan ayat baru dalam peraturan itu adalah penambahan alat kelengkapan, yaitu Badan Kehormatan MPR RI. "Karena bersifat ad hoc, pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan pimpinan MPR berdasarkan pada putusan rapat gabungan," kata Djarot dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis. Selain Badan Kehormatan MPR, dia mengungkapkan bahwa rumusan pasal dan ayat baru, antara lain, soal pembentukan panitia ad hoc. Dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dibedakan pembentukan panitia ad hocuntuk membahas pengubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan panitia ad hocselain pengubahan UUD NRI Tahun 1945. Panitia ad hocuntuk bahas pengubahan UUD NRI Tahun 1945 dibentuk dalam Sidang Paripurna MPR dan ditetapkan dengan keputusan MPR. Sementara itu, panitia ad hocuntuk bahas selain pengubahan UUD NRI Tahun 1945 dibentuk dalam rapat gabungan dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan MPR.
Baca juga: Rapat Gabungan MPR sepakati perubahan tatib
Baca juga: Ragab MPR setujui Tatib Pemilihan Pimpinan Rumusan pasal dan ayat baru lainnya adalah perubahan nomenklatur "Keputusan MPR" menjadi "Putusan MPR". Dalam rumusan baru pada Pasal 98, kata dia, pembentukan putusan MPR dilakukan melalui tiga tingkat pembicaraan untuk jenis putusan MPR yang bersifat pengaturan (regeling). Jenis putusan MPR adalah UUD NRI Tahun 1945, ketetapan MPR, peraturan MPR, dan keputusan MPR. Dalam hal ini, menurut dia, Pasal 108 ayat (2) dibedakan antara ketetapan yang bersifat pengaturan dan penetapan.
Djarot Saiful menjelaskan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan MPR tentang Tata Tertib MPR terbaru itu merupakan amanat Rapat Pimpinan MPR pada tanggal 27 Februari 2023.
Pembahasan dan penyusunannya, lanjut dia, diawali dengan melakukan kajian melibatkan pakar/akademikus dari berbagai perguruan tinggi melalui forum focus group discusion (FGD), pembahasan oleh tim perumus, pleno Badan Pengkajian MPR RI.
"Terakhir telah kami laporkan, dan dibahas serta disepakati pada Rapat Gabungan MPR RI pada tanggal 23 September 2024," kata dia.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
- 上一篇：Satgas Koops Habema serahkan bantuan untuk pelajar Nduga saat patroli
- 下一篇：Uya Kuya: Kasih kesempatan dahulu untuk artis yang terpilih
- slot online
- slot online gacor gampang menang
- agen togel resmi
- slot gacor
- slot demo
- slot online
- rtp slot
- togel
- slot gacor
- agen slot gacor
相关文章
- Nafa Urbach: Bukan sekadar janji ke masyarakat, tapi juga tuhan
- Ahli: Perpanjangan PSP 25 alutsista jadi PR pemerintahan Prabowo
- TII: Menteri yang dipilih Prabowo harus utamakan perbaikan institusi
- 10 tahun kepemimpinan Jokowi: Capaian yang patut dilanjutkan
- Paripurna DPR setujui RUU Paten jadi undang
- Khofifah: Profesionalisme TNI jaga proses demokrasi
- Grup 1 Kopassus terima kehormatan Samkarya Nugraha dari Presiden
- Wakil Ketua DPR: Jumlah komisi final diumumkan pada 14 Oktober
- Paripurna DPR setujui lima RUU ratifikasi internasional pertahanan
- PANRB apresiasi kualitas layanan publik melalui Gebyar Pelayanan Prima
- Jokowi terima Brevet Hiu Kencana sebagai penghargaan dukung TNI AL
- DPR RI terima audiensi ikatan hakim pada 8 Oktober
- Naturalisasi, trauma kolonialisasi, dan jalan rekonsiliasi
- 79 tahun TNI perkuat pertahanan tanpa laras panjang
- Akademisi UGM: Demokrasi bisa dipakai untuk cari sebuah kebijakan
- KPU fasilitasi APK dua paslon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo
- Satgas Koops Habema sempatkan mengajar saat berpatroli di Nduga
- DPR RI terima audiensi ikatan hakim pada 8 Oktober
- Universitas Brawijaya terbuka terima kampanye pasangan calon pilkada
- Sekjen: Rumah dinas DPR banyak bocor karena dibangun sejak tahun 80
随便看看
totobet online22 comjaya togel sdno hknomor togel 68link alternatif indonesia4dsiaran hongkongjitu toto77angka togel kemarindata hķhk togel malam inikode syair hongkong malam inisitus togel paling lamabandar togel online terbaikprediksi hk topkerbau nomor togelnyakeluaran hawaipaitottmtogel buat hari inidata pengeluaran hongkongangka sidney hari inirtp slottogelagen togel resmitoto togeltoto togelslot gacorrtp slotagen slot gacorslot onlinetogelslot onlineslot gacoragen togel resmislot demoslot online gacor gampang menang