"Wah saya senang sekali. Artinya harusnya saya Ketum Partai Golkar, kan gitu. Tapi rupanya politik tidak seindah yang kita bayangkan,"Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menilai seharusnya dirinya menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar saat merespons usulan dari Wakil Ketua (Waka) DPD RI Sultan B Najamudin mengenai sistem politik. Adapun Sultan mengusulkan agar para ketua umum partai politik tidak mengisi lembaga-lembaga di eksekutif, melainkan seharusnya menjadi Pimpinan MPR. Bamsoet pun kemudian berkelakar bahwa seharusnya dirinya menjadi ketua umum bila usul dari Sultan itu diterapkan. "Wah saya senang sekali. Artinya harusnya saya Ketum Partai Golkar, kan gitu. Tapi rupanya politik tidak seindah yang kita bayangkan," kata Bamsoet dalam kegiatan Peluncuran Buku Green Democracy karya Sultan B Najamudin di Jakarta, Jumat. Terkait peluncuran buku, dia sepakat bahwa Green Democracy atau demokrasi hijau adalah sesuatu hal yang menunjukkan kesejukan bagi tujuan berbangsa dan negara dan membawa kesejukan bagi rezim pilihan politik yang sudah dipilih saat ini. "Jadi sekali lagi, tugas pak Najamudin ini politik tunduk pada hukum, bukan hukum tunduk pada politik. Selamat kepada Pak Najamudin, sukses selalu, semoga terpilih jadi Ketua DPD," kata dia. Sementara itu, sultan mengusulkan agar para ketua umum partai politik menjadi Pimpinan MPR RI agar menjadi semacam dewan syuro bagi negara. Dengan begitu, menurutnya para ketua umum partai politik tak lagi dilibatkan dalam urusan eksekutif. Dalam hal ini, dia pun mendukung wacana Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang disebut bakal menyusun zaken kabinet alias kabinet menteri-menteri yang diisi para profesional. Namun, dia pun tak menampik adanya kader-kader partai yang juga profesional. "Kenapa nggak kita pikirkan harkat derajat ketum partai itu kita naikkan nanti, di mana posisinya? di pimpinan MPR sebagai pengawal konstitusi," kata Sultan.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
(责任编辑:togel singapore)
Lodewijk analogikan sosok diusung Golkar jadi Waka DPR seperti wayang
Ketua MPR: Empat jenis ancaman keamanan nasional perlu diantisipasi
Ketua Komisi I DPR dukung rencana evakuasi WNI di Lebanon
Komisi II DPR setujui rancangan PKPU soal pemakaian Sirekap di pilkada
Akademisi ingatkan KPU terkait validitas data dari Sirekap
Kodam XIII/Merdeka terima kunjungan kehormatan Milat Tour
Komisi I DPR setujui lima RUU kerja sama bidang pertahanan
Akademisi ingatkan KPU terkait validitas data dari Sirekap
PDIP: Tia Rahmania terbukti alihkan suara partai pada Pemilu 2024
Komisi I DPR setujui lima RUU kerja sama bidang pertahanan
Pengamat: Pendidikan politik tanggung jawab semua elemen masyarakat
Ditjen Bina Adwil Kemendagri edukasi camat untuk penanganan bencana