Karena bersifat ad hoc, pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan pimpinan MPR berdasarkan pada putusan rapat gabungan.Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengkajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa Badan Kehormatan MPR bersifat ad hocdan pembentukannya apabila ada pengaduan mengenai pelanggaran kode etik oleh anggota MPR dalam melaksanakan tugas MPR. Peraturan MPR RI tentang Tata Tertib MPR terbaru, kata dia, telah disetujui dalam Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan 2019—2024 pada hari Rabu (25/9). Salah satu perubahan rumusan pasal dan ayat baru dalam peraturan itu adalah penambahan alat kelengkapan, yaitu Badan Kehormatan MPR RI. "Karena bersifat ad hoc, pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan pimpinan MPR berdasarkan pada putusan rapat gabungan," kata Djarot dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis. Selain Badan Kehormatan MPR, dia mengungkapkan bahwa rumusan pasal dan ayat baru, antara lain, soal pembentukan panitia ad hoc. Dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dibedakan pembentukan panitia ad hocuntuk membahas pengubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan panitia ad hocselain pengubahan UUD NRI Tahun 1945. Panitia ad hocuntuk bahas pengubahan UUD NRI Tahun 1945 dibentuk dalam Sidang Paripurna MPR dan ditetapkan dengan keputusan MPR. Sementara itu, panitia ad hocuntuk bahas selain pengubahan UUD NRI Tahun 1945 dibentuk dalam rapat gabungan dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan MPR.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
(责任编辑:demo slot)
Fraksi PDIP MPR RI umumkan nama calon pimpinan MPR pada Kamis
Khofifah komitmen terus lindungi industri padat karya
Mendagri apresiasi capaian inflasi 1,84 persen di September 2024
Polda Papua gandeng tokoh agama wujudkan pilkada damai
Dewan Pers minta media profesional di peliputan Pilkada
Wakil Ketua DPR: Jumlah komisi final diumumkan pada 14 Oktober
DKPP RI ajak kaum perempuan tangkis politik uang pada Pilkada 2024
Kemarin, Jokowi soal Keppres IKN hingga Bawaslu panggil Cabup Serang
PANRB apresiasi kualitas layanan publik melalui Gebyar Pelayanan Prima
KPU: Fasilitas hotel bintang 5 untuk caleg terpilih adalah tradisi
Tito dorong percepatan pengembangan industri gim nasional di daerah